“Pemilihan kepala dinas bukan lagi soal suka atau tidak suka, tapi bagaimana kemampuan mereka beradaptasi dan mencapai target yang sudah ditentukan,” tegasnya.
Ia juga telah menginstruksikan Sekretaris Daerah Kota Surabaya untuk segera mengumpulkan dan mempublikasikan target serta capaian kinerja seluruh perangkat daerah. Data itu ditargetkan bisa diakses publik paling lambat awal pekan depan.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari penguatan sistem pemerintahan yang transparan dan untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan publik.
Kebijakan tersebut juga mencuat di tengah perhatian publik terhadap kasus dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah di wilayah lain, yang menunjukkan pentingnya sistem pengawasan dan evaluasi berbasis kinerja.(Frchn)
