“Jika ada pihak yang melakukan sweeping tanpa kewenangan, itu melanggar hukum dan bisa ditindak tegas,” katanya.
Ia juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas dan menyelesaikan persoalan melalui mekanisme resmi, bukan dengan tindakan sepihak.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin, turut menegaskan bahwa setiap warga Surabaya memiliki hak yang sama untuk bekerja dan hidup layak. Ia menolak segala bentuk diskriminasi serta tindakan yang mengarah pada premanisme.
