SURABAYA, PustakaJC.co – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mohammad Mahfud MD, menyoroti lemahnya penerapan sistem merit dalam tata kelola pemerintahan saat menjadi pembicara dalam kuliah tamu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Senin (27/4/2026).
“Masalah utama tata kelola itu pada konfigurasi politik, karena banyak hal diselesaikan secara politik, bukan oleh profesional,” ujarnya, sebagaimana dilansir dari jatim.tribunnews.com.
Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-54 STIESIA tersebut dihadiri ratusan peserta, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga mitra institusi.
Dalam pemaparannya, Mahfud menilai bahwa persoalan utama dalam birokrasi nasional tidak lepas dari kuatnya pengaruh politik dalam proses pengambilan keputusan.
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan sistem merit—yang seharusnya menempatkan profesionalisme sebagai dasar utama—tidak berjalan optimal. Dampaknya, kinerja birokrasi pun menjadi kurang maksimal.
Mahfud menegaskan bahwa perbaikan tata kelola harus dimulai dari penguatan demokrasi melalui penegakan konstitusi dan hukum.
“Kuncinya memperbaiki konfigurasi politik agar kembali ke konstitusi dan penegakan hukum,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki pengalaman dalam melakukan pembenahan birokrasi, meskipun kerap mengalami dinamika dan tantangan dalam implementasinya. Namun, peluang untuk memperbaiki tetap terbuka selama ada komitmen terhadap prinsip hukum.
Selain membahas isu birokrasi, Mahfud turut menyoroti pentingnya sikap tegas pemerintah dalam menjamin keselamatan prajurit TNI yang menjalankan misi perdamaian dunia.
“Pemerintah harus bersikap tegas dan memastikan ada jaminan keselamatan yang jelas bagi prajurit kita,” katanya.
Sementara itu, Ketua STIESIA Surabaya, Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, menyampaikan bahwa kehadiran tokoh nasional seperti Mahfud MD memberikan nilai tambah bagi mahasiswa dalam memahami praktik tata kelola secara nyata.
“Kehadiran praktisi seperti Prof Mahfud penting untuk menjembatani teori dan praktik. Ini bagian dari pengayaan bagi mahasiswa,” ujarnya.
Ia berharap melalui kegiatan tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami teori ekonomi, tetapi juga memiliki perspektif praktis dalam mengelola organisasi, khususnya di sektor publik.
“Harapannya, mahasiswa memiliki kompetensi dan keterampilan untuk berkontribusi dalam pengelolaan organisasi secara lebih luas,” imbuhnya. (frchn)
