Meski demikian, Adhy belum mengungkapkan secara rinci temuan maupun rekomendasi yang diberikan BPK. Ia memilih menunggu penyampaian resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (9/6/2026).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono, menjelaskan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digelar pada hari yang sama tidak berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK.
Menurutnya, agenda rapat lebih difokuskan pada penyelarasan hasil evaluasi serta koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Rapat Banggar hari ini menyelaraskan eksekutif TAPD dengan anggota DPRD yang masuk di Badan Anggaran berkaitan dengan hasil evaluasi maupun koordinasi dengan Kemendagri kemarin,” ujar Blegur.
