Selain mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan daerah, Pemprov Jatim juga mencatat capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang melampaui rata-rata nasional. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 1.681 rekomendasi dari total 1.956 rekomendasi telah ditindaklanjuti atau mencapai 86,20 persen. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 75 persen.
Khofifah menegaskan, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara serius, tepat waktu, dan berkelanjutan. Rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik,” tegasnya.
Menurut Khofifah, berbagai indikator pembangunan Jawa Timur juga menunjukkan tren positif, mulai dari penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pengendalian inflasi, pengurangan kemiskinan hingga perluasan kesempatan kerja. Namun, keberhasilan pembangunan harus tetap diiringi dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Ke depan, Pemprov Jatim akan terus memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperkuat pengawasan di seluruh perangkat daerah.
“Dengan tata kelola yang semakin baik, kami optimistis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus meningkat dan pembangunan Jawa Timur dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” katanya.
