Selain itu, Gus Atho' juga menyoroti masih adanya sisa anggaran yang cukup besar di kas daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya optimalisasi penggunaan anggaran agar lebih berdampak terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
“Jangan sampai pemerintah terlalu fokus mengejar target pendapatan, tetapi kurang agresif dalam memastikan anggaran tersebut kembali kepada masyarakat melalui program-program yang produktif dan berdampak langsung,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD Jawa Timur akan mencermati efektivitas penggunaan pendapatan daerah dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Evaluasi tidak hanya difokuskan pada sisi penerimaan, tetapi juga pada kualitas belanja dan hasil pembangunan yang dicapai.
“APBD pada akhirnya bukan soal angka-angka di laporan keuangan. Yang paling penting adalah apakah rakyat Jawa Timur hidup lebih sejahtera dibanding tahun sebelumnya. Itu yang harus menjadi fokus bersama,” pungkasnya. (nov)
