Khofifah juga menceritakan kedekatannya dengan BPS yang telah terjalin sejak menjadi anggota DPR RI pada 1992. Pada masa itu, sebelum era digital berkembang, berbagai publikasi statistik BPS menjadi referensi utama dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.
“Saya pengguna data BPS sejak lama. Hampir semua kajian yang saya gunakan saat menjadi anggota DPR berasal dari data-data BPS,” katanya.
Menurut Khofifah, hingga kini Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap menjadikan data BPS sebagai pijakan utama dalam merumuskan berbagai kebijakan. Salah satu contohnya saat menangani penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), ketika pemerintah dapat mengambil langkah cepat berdasarkan data yang terus diperbarui.
Berbekal data tersebut, Pemprov Jatim dapat segera menghentikan sementara operasional pasar hewan di wilayah tertentu, mengerahkan tim veteriner ke daerah terdampak, serta menyusun berbagai strategi pengendalian penyakit secara lebih efektif.
“Semua itu bisa dilakukan karena kami memiliki kompas berupa data yang selalu diperbarui. Data menjadi dasar dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat,” tuturnya.
