Menurutnya, Sensus Ekonomi merupakan sensus dengan tingkat kompleksitas paling tinggi dibandingkan sensus lainnya karena harus mendata berbagai aktivitas usaha di seluruh Indonesia.
Amalia mengungkapkan, hingga 28 Juli 2026 Provinsi Jawa Timur mencatat indeks keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi sebesar 55,81 persen. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah bersama jajaran BPS dalam menyukseskan pendataan lapangan.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama pelaku usaha yang belum dapat ditemui oleh petugas sensus. Oleh sebab itu, dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, media massa, serta masyarakat tetap diperlukan agar cakupan pendataan dapat semakin optimal.
“Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran BPS se-Indonesia dan Pemprov Jatim yang menjadi tuan rumah. Dengan kolaborasi seluruh pihak, Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan data terbaik sebagai dasar pembangunan Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing,” ujarnya.
Sebagai informasi, Rapat Koordinasi Nasional Monitoring dan Evaluasi Sensus Ekonomi 2026 berlangsung pada 25–29 Juli 2026 di Surabaya. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 839 peserta yang terdiri atas pimpinan BPS RI, kepala BPS provinsi dan kabupaten/kota, Garda SE2026, serta kepala perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rakornas menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan sinergi untuk memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan optimal dan menghasilkan data statistik yang berkualitas. (ivan)
