SURABAYA, PustakaJC.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) menjadi momentum strategis untuk memperkuat fondasi data pembangunan nasional. Data yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi acuan utama pemerintah dalam menyusun kebijakan sehingga setiap program pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Pernyataan tersebut disampaikan saat Penutupan Rapat Koordinasi Nasional Monitoring dan Evaluasi Sensus Ekonomi 2026 di Surabaya, Selasa, (28/7/2026).
Khofifah mengatakan hampir seluruh kebijakan strategis pemerintah bertumpu pada data statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, kehadiran BPS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan kebijakan di berbagai sektor. Dilansir darj kominfojatim.go.id,. Rabu, (29/7/2026).
“Hari ini tidak ada rapat kabinet tanpa pimpinan BPS. Bicara pertanian BPS, tebu BPS, energi BPS, pembangunan perumahan BPS, infrastruktur BPS, apalagi kemiskinan, semuanya membutuhkan data BPS,” ujarnya.
Ia menilai data statistik bukan hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga berfungsi sebagai kompas pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi berbagai program pembangunan. Karena itu, seluruh insan BPS memiliki peran strategis dalam mendukung proses pengambilan keputusan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Khofifah juga menceritakan kedekatannya dengan BPS yang telah terjalin sejak menjadi anggota DPR RI pada 1992. Pada masa itu, sebelum era digital berkembang, berbagai publikasi statistik BPS menjadi referensi utama dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.
“Saya pengguna data BPS sejak lama. Hampir semua kajian yang saya gunakan saat menjadi anggota DPR berasal dari data-data BPS,” katanya.
Menurut Khofifah, hingga kini Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap menjadikan data BPS sebagai pijakan utama dalam merumuskan berbagai kebijakan. Salah satu contohnya saat menangani penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), ketika pemerintah dapat mengambil langkah cepat berdasarkan data yang terus diperbarui.
Berbekal data tersebut, Pemprov Jatim dapat segera menghentikan sementara operasional pasar hewan di wilayah tertentu, mengerahkan tim veteriner ke daerah terdampak, serta menyusun berbagai strategi pengendalian penyakit secara lebih efektif.
“Semua itu bisa dilakukan karena kami memiliki kompas berupa data yang selalu diperbarui. Data menjadi dasar dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPS atas dedikasinya dalam menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan terpercaya. Ia berharap seluruh tahapan Sensus Ekonomi 2026 berjalan lancar sehingga mampu menghasilkan basis data yang semakin kuat untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional.
Selain itu, Khofifah berharap semangat Kota Pahlawan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh insan BPS untuk terus menghadirkan data statistik berkualitas sebagai fondasi pembangunan Indonesia.
“Semoga pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Sensus Ekonomi 2026 semakin memperkuat kualitas data statistik Indonesia sebagai fondasi pembangunan nasional yang lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPS di Indonesia serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah mendukung penyelenggaraan Rakornas Monitoring dan Evaluasi Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, Sensus Ekonomi merupakan sensus dengan tingkat kompleksitas paling tinggi dibandingkan sensus lainnya karena harus mendata berbagai aktivitas usaha di seluruh Indonesia.
Amalia mengungkapkan, hingga 28 Juli 2026 Provinsi Jawa Timur mencatat indeks keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi sebesar 55,81 persen. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah bersama jajaran BPS dalam menyukseskan pendataan lapangan.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama pelaku usaha yang belum dapat ditemui oleh petugas sensus. Oleh sebab itu, dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, media massa, serta masyarakat tetap diperlukan agar cakupan pendataan dapat semakin optimal.
“Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran BPS se-Indonesia dan Pemprov Jatim yang menjadi tuan rumah. Dengan kolaborasi seluruh pihak, Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan data terbaik sebagai dasar pembangunan Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing,” ujarnya.
Sebagai informasi, Rapat Koordinasi Nasional Monitoring dan Evaluasi Sensus Ekonomi 2026 berlangsung pada 25–29 Juli 2026 di Surabaya. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 839 peserta yang terdiri atas pimpinan BPS RI, kepala BPS provinsi dan kabupaten/kota, Garda SE2026, serta kepala perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rakornas menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan sinergi untuk memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan optimal dan menghasilkan data statistik yang berkualitas. (ivan)
