SURABAYA, PustakaJC.co - Anggota DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, menegaskan bahwa sistem pendidikan di Indonesia harus bersifat inklusif, bebas dari pungutan liar (pungli), dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Kami percaya bahwa pendidikan yang bermutu tidak bisa lahir dari sistem yang eksklusif, apalagi koruptif. Pendidikan harus bersih dari praktik pungli, bebas diskriminasi, dan menjangkau semua kalangan tanpa kecuali, termasuk anak-anak buruh, petani, nelayan, dan masyarakat miskin," ujar Renny saat ditemui di Surabaya, Sabtu (3/5).
Renny menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam membangun sistem pendidikan yang adil dan berintegritas. Ia juga menyoroti masih adanya praktik pungli berkedok sumbangan sukarela yang membebani orang tua siswa.
"Kami mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat pengawasan dan menindak tegas oknum yang bermain. Tak boleh lagi ada dalih sumbangan suka rela yang menekan orang tua siswa,” tegas anggota Komisi E DPRD Jatim ini.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, menurutnya, akan terus mengawasi kinerja Dinas Pendidikan di berbagai tingkatan agar seluruh kebijakan tetap berpijak pada prinsip keadilan sosial.
Tak hanya itu, Renny juga mendorong masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi pungli, diskriminasi, maupun kekerasan di lingkungan sekolah.
Dalam pernyataannya, Renny turut menyoroti ketimpangan akses pendidikan di wilayah terpencil, terutama di kawasan tapal kuda, kepulauan, dan daerah tertinggal seperti Situbondo, Sampang, dan Pulau Raas.
"Kita harus menjembatani ketimpangan ini dengan keberpihakan anggaran dan kebijakan,” katanya.
Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar memperluas cakupan program beasiswa afirmatif bagi anak-anak dari latar belakang buruh, petani, penyandang disabilitas, serta kelompok perempuan.
“Kita ingin anak-anak tumbuh tanpa prasangka patriarkal. Sekolah harus jadi tempat yang aman dan adil bagi semua gender,” tegasnya lagi.
Sebagai penutup, Renny mengajak seluruh pihak, mulai dari keluarga, dunia usaha, tokoh agama, hingga media, untuk turut serta dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Menurutnya, “Keberhasilan pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru dan pemerintah, tetapi juga keluarga, dunia usaha, tokoh agama, serta media massa. (nov]
