Surabaya, PustakaJC.co - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang akan mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2025.
Secara nasional, dari target satu juta formasi guru PPPK, sebanyak 700 ribu guru telah diangkat. Di Jawa Timur, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim mengajukan usulan agar 17 ribu guru honorer diangkat menjadi PPPK paruh waktu dari total sekitar 30 ribu guru di provinsi tersebut.
Pernyataan ini disampaikan dalam acara Pelantikan, Pengukuhan, dan Pembinaan Pengurus Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Masa Bakti 2025–2030, yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Gubeng, Surabaya, Minggu (10/8/2025).
Pelantikan pengurus PGRI Jatim tersebut menjadi momentum konsolidasi visi organisasi di tengah agenda besar reformasi tata kelola pendidikan. Dalam kesempatan ini, PGRI juga mendorong kesetaraan hak guru PPPK dengan ASN lainnya melalui revisi UU ASN.
“Saatnya membangun SDM yang baik, jadi tata kelola juga kita benahi,” ujar Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi.
Unifah memaparkan bahwa menurut perhitungan PGRI, kebutuhan formasi guru PPPK di Indonesia awalnya mencapai 1,6 juta. Pemerintah telah mengangkat satu juta guru, di mana 700 ribu di antaranya lolos seleksi. Saat ini PGRI memfokuskan pendataan pada formasi R2, R3, serta tenaga kependidikan.
Kepala Dindik Jatim, Aries Agung Paewai, menjelaskan bahwa pihaknya mengusulkan 17 ribu guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) untuk diangkat sebagai PPPK paruh waktu.
“Yang memenuhi syarat langsung kami ajukan. Mudah-mudahan dari kementerian nanti akan menyetujui,” ucapnya.
Ia menambahkan, formasi PPPK penuh masih dalam tahap evaluasi oleh Kementerian PANRB, sementara data untuk usulan paruh waktu telah lengkap.
“Mudah-mudahan semua terpenuhi dari data yang ada. Karena ada juga data guru-guru kita yang masih tidak memenuhi syarat,” tuturnya.
Ketua PGRI Jatim, Djoko Adi Walujo, mengungkapkan bahwa pelantikan kali ini diikuti oleh 34 kabupaten/kota dari total 38 wilayah, karena empat daerah lainnya belum melaksanakan konferensi pengurus.
Ia menegaskan bahwa ke depannya PGRI harus menjadi wadah bagi pendidikan profesional yang memiliki keahlian, tanggung jawab, serta mampu membangun solidaritas di kalangan pendidik. (nov)
