SURABAYA, PustakaJC.co – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggandeng Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (BEM FEB) Universitas Airlangga (Unair) untuk mengawal pemerataan anggaran pendidikan dalam program Kawal APBD 2025.
Rapat koordinasi yang digelar Senin (3/11/2025) di ruang Komisi D DPRD Surabaya itu membahas ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di Kota Pahlawan. Hadir Ketua Komisi D dr. Akmarawita Kadir, anggota DPRD, perwakilan Dinas Pendidikan, Bappedalitbang, serta tim BEM FEB Unair yang memaparkan hasil kajian lapangan. Dilansir dari jatimpos.co, Senin, (3/11/2025).
Koordinator Kajian BEM FEB Unair, Yeni, menyebut pemerataan pendidikan di Surabaya belum sepenuhnya tercapai, meski indikator pendidikan cukup tinggi.
“Wilayah seperti Kenjeran, Krembangan, dan Asemrowo memiliki sekolah berakreditasi A lebih sedikit dan rasio murid-guru lebih tinggi dibanding kawasan pusat dan selatan,” ujarnya.
Yeni menyoroti anggaran pendidikan Surabaya yang mencapai Rp2,5 triliun.
“Dana sebesar itu seharusnya bisa benar-benar menyentuh kebutuhan dasar sekolah di daerah tertinggal,” tegasnya.
Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB Unair, Rafly Mardiansyah, berharap kerja sama antara mahasiswa dan DPRD bisa berkelanjutan, seperti yang dilakukan BEM UGM bersama DPRD Yogyakarta.
“Advokasi mahasiswa akan lebih berdampak jika ada kolaborasi formal dan rutin,” katanya.
Anggota Komisi D, William Wirakusuma, menilai pentingnya evaluasi efektivitas anggaran pendidikan.
“Kalau kita bagi kasar, Rp2,2 triliun untuk 180 ribu siswa SD dan SMP negeri berarti sekitar satu juta per anak per bulan. Kualitasnya harus sepadan,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi D, Luthfiyah, menekankan perlunya inovasi agar sekolah negeri dan swasta tumbuh seimbang.
“Sekolah negeri mendapat dukungan anggaran, tapi swasta juga harus dibantu agar tidak tertinggal. Semua anak harus mendapat pendidikan yang adil,” ucapnya.
Perwakilan Bappedalitbang Surabaya, Emma, mengapresiasi hasil kajian mahasiswa.
“Masukan seperti ini membantu kami melihat dari sisi berbeda. Surabaya tetap menjaga mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dari APBD,” katanya.
Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Yusuf Masruh, berkomitmen memperkuat pemerataan mutu pendidikan hingga ke anak berkebutuhan khusus.
“Kami akan detailkan formulasi agar daya tampung, sarana, dan akses benar-benar merata,” ujarnya.
Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, menutup rapat dengan apresiasi terhadap mahasiswa.
“Presentasi adik-adik membuka mata kami bahwa pemerataan pendidikan tak cukup dilihat dari angka, tapi dari keberpihakan terhadap yang belum terlayani,” tegasnya.
DPRD Surabaya dan FEB Unair akan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan penyusunan nota kesepahaman untuk kerja sama berkelanjutan dalam pengawasan anggaran pendidikan. (ivan)
