JAKARTA, PustakaJC.co – Menjelang penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan aturan tegas: tidak ada pendaftaran dan tidak ada ruang bagi praktik titipan.
Dalam arahan kepada kepala sekolah, guru, dan wali asuh secara daring, Selasa (14/4/2026), Gus Ipul menyebut proses seleksi dilakukan melalui penjangkauan berbasis data resmi DTSEN, bukan melalui pendaftaran terbuka. Dilansir dari jatimpos.co, Rabu, (15/4/2026).
“Sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran. Tapi sekolah rakyat melakukan penjangkauan yang berbasis DTSEN,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak mencoba melakukan intervensi dalam bentuk apa pun. Bahkan, menurutnya, tidak ada pejabat yang bisa “menitipkan” nama dalam proses seleksi.
“Tidak perlu titip-titip, tidak perlu menyodor-nyodorkan nama. Menteri Sosial tidak bisa titip, Bupati tidak bisa, Camat dan Lurah juga tidak bisa,” ujarnya.
Gus Ipul menekankan bahwa proses rekrutmen menjadi titik paling krusial dalam keberhasilan program Sekolah Rakyat. Karena itu, ia mewanti-wanti potensi penyimpangan seperti manipulasi data dan tekanan dari pihak luar.
“Prinsip utamanya adalah yang paling membutuhkan harus diprioritaskan,” katanya.
Selain soal seleksi, ia juga menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan. Ia memastikan sanksi tegas akan diberikan tanpa kompromi.
“Siapapun yang melakukan kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan Sekolah Rakyat, akan langsung diberhentikan. Tidak ada lagi peringatan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga suasana pendidikan yang damai dan inklusif.
“Tidak boleh ada tindakan intoleransi. Pendidikan harus berjalan damai di tengah perbedaan,” tambahnya.
Dalam pembinaan siswa, Gus Ipul meminta peran aktif wali asuh dan tenaga pendidik untuk melakukan pendampingan intensif, termasuk deteksi dini terhadap perilaku menyimpang sejak tahap penjangkauan.
“Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, akan kita lakukan rehabilitasi,” ujarnya.
Aturan disiplin juga diperketat, salah satunya larangan membawa laptop keluar kelas dengan alasan apa pun.
Di sisi lain, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menegaskan program ini difokuskan untuk masyarakat paling rentan.
“Hakikat Sekolah Rakyat adalah memberikan akses bagi kaum duafa, khususnya Desil-1 dan Desil-2,” ujarnya.
Ia juga membuka ruang bagi usulan berbasis temuan lapangan untuk melengkapi data resmi yang ada.
Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri, Andi, menyebut pembangunan Sekolah Rakyat permanen tahap kedua ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026 dengan total 100 titik.
“Awal Juli kita harapkan sudah bisa berpindah ke sekolah permanen,” ujarnya.
Menutup arahannya, Gus Ipul menegaskan pentingnya integritas seluruh penyelenggara program.
“Disiplin, tegak lurus terhadap aturan, dan kerja dengan sepenuh hati. Itu yang harus kita jaga bersama,” pungkasnya. (ivan)
