SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah mempercepat penyelesaian Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 2 di Jalan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar pada awal Agustus 2026. Pemerintah memastikan seluruh kesiapan, mulai dari bangunan, fasilitas, hingga mekanisme penerimaan peserta didik, telah sesuai dengan tujuan program.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, meninjau langsung pembangunan Sekolah Rakyat pada Selasa, (28/7/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pemantauan implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil satu dan dua. Dilansir dari jatimpos.co, Kamis, (30/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Qodari mengapresiasi percepatan pembangunan kawasan pendidikan yang berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektare. Menurutnya, perubahan kawasan dari lahan kosong menjadi kompleks pendidikan yang representatif menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
“Dari sawah, sekarang punya gedung yang begini bagus dan megah. Alhamdulillah, kami sangat bangga. Saya yakin Bapak Presiden juga sangat bangga dan terharu jika melihat langsung perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat ini,” ujar Qodari.
Hasil peninjauan menunjukkan kompleks Sekolah Rakyat telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, di antaranya ruang belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama bagi siswa dan guru, lapangan olahraga, masjid, ruang serbaguna, kantin, dapur umum, hingga guest house. Sementara itu, sejumlah peralatan laboratorium masih dalam proses pendataan sebelum dioperasikan.
Qodari menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar menghadirkan bangunan baru, melainkan menjadi instrumen pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pemerataan akses pendidikan yang berkualitas.
“Mudah-mudahan tempat ini menjadi pintu dan jalan bagi perubahan nasib anak-anak kita yang kurang beruntung serta keluarga mereka. Ini adalah momentum untuk menyaksikan bagaimana program Presiden Prabowo diimplementasikan dan menjadi nyata dari sebuah ide,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, memastikan seluruh tahapan operasional telah disiapkan. Sebanyak 270 siswa baru dari jenjang SD, SMP, dan SMA dijadwalkan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) mulai 30 Juli 2026.
“Siswa baru yang masuk ada 270 anak untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Tanggal 30 mereka mulai masuk untuk administrasi, lalu tanggal 31 mulai menginap dan menjalani tes kesehatan khusus siswa SMA. Selanjutnya, tanggal 1 Agustus disusul tes kesehatan untuk jenjang SD dan SMP,” jelas Antiek.
Pemeriksaan kesehatan menjadi tahapan wajib sebelum para siswa mengikuti proses pembelajaran. Selain menerima peserta didik baru, pemerintah juga akan memindahkan sekitar 100 siswa Sekolah Rakyat rintisan yang sebelumnya belajar di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ke kompleks baru tersebut secara bertahap.
“Jadi total ada 270 siswa baru dan 100 siswa dari sekolah rintisan,” ungkapnya.
Selama masa transisi, siswa diminta membawa pakaian secukupnya serta menggunakan seragam lama apabila seragam Sekolah Rakyat belum diterima. Pemerintah juga memastikan proses seleksi peserta didik dilakukan secara ketat melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping kecamatan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Pemerintah Kota Surabaya agar seluruh penerima manfaat benar-benar berasal dari keluarga yang memenuhi kriteria.
Menurut Antiek, mekanisme tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga agar program Sekolah Rakyat tetap tepat sasaran sekaligus memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
“Kami tentunya sangat mendukung dan berharap Sekolah Rakyat ini dapat mengurangi anak putus sekolah dan membantu mengangkat masa depan anak-anak Surabaya dari keluarga tidak mampu,” pungkas Antiek. (ivan)
