Senada dengan hal itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menyampaikan bahwa keakuratan data menjadi kunci utama akuntabilitas dan intervensi kebijakan.
"Data bukan sekadar angka. Data menentukan keputusan dan juga intervensi. Pada akhirnya, data menentukan siapa yang mendapat kesempatan afirmatif, khususnya bagi peserta didik," ujar Tatang.
Langkah pembenahan ini dilatarbelakangi oleh maraknya persoalan ketidaksesuaian data di lapangan, mulai dari kasus pencatutan data siswa hingga potensi korupsi dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP).
Melalui Dapodik Kursus yang terintegrasi secara nasional, pencatatan ganda antar-satuan pendidikan dapat dideteksi secara otomatis.
