Sebagai alternatif, Pemprov Jatim bersama DPRD Jatim merancang pemberian TPP selama 14 bulan. Skema tersebut diharapkan menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan guru, meskipun tidak menggunakan nomenklatur TPG.
Menurut Adhy, kebijakan serupa juga diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pemprov Jatim kemudian menyesuaikan skema tersebut dengan kondisi fiskal daerah.
“Pemerintah provinsi memberikan perhatian, tetap berupa tambahan TPP di luar TPG sesuai dengan kemampuan. Kita menggunakan TPP selama 14 bulan, tetapi dengan kemampuan yang ada,” ujarnya.
Meski demikian, Adhy mengakui terdapat keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, pemberian TPP ke-14 tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan kapasitas APBD yang tersedia.
“Tentu kita sangat terbatas ya, tetapi paling tidak ya, kita samalah memberikan perhatian seperti hanya Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah itu,” katanya.
