Di sisi lain, kebijakan tersebut berlangsung di tengah pembahasan arah belanja APBD Jawa Timur 2027 yang lebih banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur.
Adhy sebelumnya menyampaikan bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam APBD Jatim 2027 telah melampaui ketentuan mandatory spending sebesar 20 persen, dengan porsi lebih dari 30 persen.
Sementara itu, anggaran kesehatan juga telah mencapai hampir 15 persen, lebih tinggi dibandingkan ketentuan belanja wajib sebesar 10 persen.
Meski alokasi pendidikan telah melampaui batas minimal belanja wajib, persoalan kesejahteraan guru tetap menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Terlebih, skema TPP ke-14 yang disiapkan Pemprov Jatim masih bergantung pada kemampuan fiskal daerah.
Dengan demikian, kepastian besaran dan realisasi tambahan TPP tersebut menjadi hal penting untuk menjawab persoalan kesejahteraan guru di Jawa Timur. (ivan)
