SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan skema tambahan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 14 bulan sebagai alternatif untuk menjawab persoalan belum cairnya Tunjangan Profesi Guru (TPG) ke-13 dan ke-14 atau tunjangan hari raya (THR).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengatakan skema tersebut dirancang bersama DPRD Jatim dengan mempertimbangkan ketentuan penganggaran serta kemampuan keuangan daerah. Dilansir dari kompas.com, Jumat, (13/11/2026).
Adhy menjelaskan, pemerintah provinsi tidak dapat mengalokasikan TPG melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, berdasarkan ketentuan yang berlaku, nomenklatur dan alokasi TPG merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal itu diketahui setelah Pemprov Jatim bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, untuk meminta penjelasan terkait mekanisme penganggaran tersebut.
“Bahwa hasil kita bersurat kepada Kemendagri, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, bahwa nomenklatur TPG dan alokasi adalah produknya APBN ya, tidak bisa kita mengalokasikan bentuknya TPG dari APBD, karena di SIPD tidak ada menu itu,” kata Adhy, Jumat, (13/11/2026).
Sebagai alternatif, Pemprov Jatim bersama DPRD Jatim merancang pemberian TPP selama 14 bulan. Skema tersebut diharapkan menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan guru, meskipun tidak menggunakan nomenklatur TPG.
Menurut Adhy, kebijakan serupa juga diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pemprov Jatim kemudian menyesuaikan skema tersebut dengan kondisi fiskal daerah.
“Pemerintah provinsi memberikan perhatian, tetap berupa tambahan TPP di luar TPG sesuai dengan kemampuan. Kita menggunakan TPP selama 14 bulan, tetapi dengan kemampuan yang ada,” ujarnya.
Meski demikian, Adhy mengakui terdapat keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, pemberian TPP ke-14 tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan kapasitas APBD yang tersedia.
“Tentu kita sangat terbatas ya, tetapi paling tidak ya, kita samalah memberikan perhatian seperti hanya Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah itu,” katanya.
Di sisi lain, kebijakan tersebut berlangsung di tengah pembahasan arah belanja APBD Jawa Timur 2027 yang lebih banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur.
Adhy sebelumnya menyampaikan bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam APBD Jatim 2027 telah melampaui ketentuan mandatory spending sebesar 20 persen, dengan porsi lebih dari 30 persen.
Sementara itu, anggaran kesehatan juga telah mencapai hampir 15 persen, lebih tinggi dibandingkan ketentuan belanja wajib sebesar 10 persen.
Meski alokasi pendidikan telah melampaui batas minimal belanja wajib, persoalan kesejahteraan guru tetap menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Terlebih, skema TPP ke-14 yang disiapkan Pemprov Jatim masih bergantung pada kemampuan fiskal daerah.
Dengan demikian, kepastian besaran dan realisasi tambahan TPP tersebut menjadi hal penting untuk menjawab persoalan kesejahteraan guru di Jawa Timur. (ivan)
