JAKARTA, PustakaJC.co – Pemerintah menyiapkan lahan seluas sekitar 8 hektare di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Rencana tersebut menjadi bagian dari sinergi Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Rencana pembangunan tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, (16/11/2026).
Gus Ipul mengatakan, pihak Universitas Indonesia telah bersedia menyediakan lahan yang berada di sisi wilayah DKI Jakarta. Area tersebut merupakan bagian dari kawasan Hutan Kota UI yang memiliki luas lebih dari 100 hektare.
“Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI,” kata Gus Ipul, dikutip dari jatimpos.co, Selasa, (17/11/2026).
Menurut dia, lahan sekitar 8 hektare tersebut telah masuk dalam proses persiapan. Namun, realisasi pembangunan masih membutuhkan penyelesaian administrasi dan kesepakatan kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan pihak Universitas Indonesia.
“Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat. Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI,” ujarnya.
Gus Ipul berharap proses penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dapat segera diselesaikan. Setelah itu, pihaknya bersama pemerintah daerah akan melakukan pengecekan langsung terhadap lokasi yang disiapkan untuk pembangunan.
“Nanti kita ke sana mengecek tempatnya, setelah itu PKS. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi untuk dibangun,” ungkapnya.
Selain pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan UI, pertemuan tersebut juga membahas rencana perluasan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 di Margaguna, Jakarta Selatan.
Perluasan dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Salah satu langkah yang direncanakan adalah relokasi fasilitas panti sosial milik Pemprov DKI Jakarta agar lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Sekolah Rakyat.
“Berikutnya, khusus Sekolah Rakyat yang di Jakarta Selatan, Margaguna, rencananya akan dilakukan perluasan untuk mendukung penyelenggaraannya,” kata Gus Ipul.
Di luar sektor pendidikan, Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta juga memperkuat kolaborasi dalam pemutakhiran data penerima bantuan sosial melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Kerja sama tersebut akan diwujudkan melalui deklarasi Perlinsos di DKI Jakarta dengan melibatkan pengurus RT/RW, lurah, camat, hingga pilar-pilar sosial. Mereka nantinya berperan sebagai relawan Agen Perlinsos untuk membantu pemutakhiran data dan registrasi ulang penerima bantuan sosial secara digital.
Langkah ini diharapkan dapat mendukung pembaruan data penerima bansos agar penyaluran perlindungan sosial semakin tepat sasaran.
Pertemuan tersebut turut membahas rencana uji coba Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat pemenuhan hak penyandang disabilitas, terutama dalam memperoleh akses pelayanan publik yang lebih mudah, terjangkau, dan setara. Sektor transportasi dan kesehatan menjadi bagian dari cakupan pelaksanaannya.
Sejumlah pejabat Kemensos turut hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Sekretaris Jenderal Kemensos M. Hasan Chabibie, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Joko Widiarto, serta Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan. (ivan)