Catatan untuk Wakil Rakyat
Bapak dan Ibu anggota DPR yang terhormat, kebijakan publik harus menjadi benteng terakhir kemanusiaan, bukan sekadar pelayan efisiensi pasar. Jika efisiensi pasar bertindak seperti mesin penggiling, maka negara harus hadir melakukan intervensi. Model bisnis global yang "cacat moral" ini tidak boleh menetap di Indonesia. Ekonomi kita tidak boleh berdiri di atas penderitaan jutaan "mitra" yang sebenarnya adalah buruh tanpa hak. Modernisasi harus membebaskan manusia, bukan merantai mereka dengan GPS dan algoritma.
Sungguh ironis jika kita bangga melacak paket hingga depan pintu, namun gagal melacak di mana letak kemanusiaan dalam kebijakan publik kita. Jangan sampai kita merayakan peradaban, padahal kita hanya sedang mendigitalisasi perbudakan.
Epilog: Untuk Publik Pemuja Gratis Ongkir
Selamat menikmati kemudahan 'Gratis Ongkir'. Namun ingatlah, setiap kali klik 'Beli Sekarang', ada keringat kurir dan risiko kecelakaan, yang dipaksa menjadi tumbal demi diskon perusahaan. Sementara negara hanya menonton dari kursi empuk regulasi yang abu-abu, dan publik pemuja tersenyum puas karena dapat gratisan.
Itulah potret manusia modern: merasa paling maju, padahal semakin pelit memanusiakan sesama.
