Secara objektif, probabilitas perubahan besar di tahun 2026 sangat bergantung pada bagaimana Presiden terpilih, Prabowo Subianto, memposisikan dirinya. Beliau berada dalam kepungan strategi Cakra Byuha (lingkaran elit lama) dan harapan publik akan keadilan.
Peluang terbesar bukanlah revolusi di jalanan yang berdarah-darah, melainkan sebuah reformasi struktural dari dalam.
Presiden terpilih memiliki momentum emas untuk melakukan "pembersihan" dan penataan ulang institusi hukum (terutama Polri dan Kejaksaan) untuk memisahkan dirinya dari beban masa lalu. Ini adalah pilihan rasional yaitu memberikan "kemenangan hukum" kepada publik demi mendapatkan legitimasi jangka panjang untuk memerintah.
Reformasi tidak harus berarti keruntuhan. Ia bisa bermakna "re-formasi" atau pembentukan kembali jati diri bangsa yang lebih jujur. Rakyat yang majemuk perlu memahami bahwa stabilitas ekonomi memang penting, namun stabilitas tanpa keadilan hukum adalah bangunan di atas pasir.
Mungkin inilah saatnya rakyat berhenti menjadi penonton wayang yang pasif.
