SURABAYA, PustakaJC.co – Gedung Grahadi menjadi salah satu bangunan bersejarah yang menyimpan perjalanan panjang pemerintahan sekaligus perjuangan kemerdekaan di Kota Surabaya, Jawa Timur. Senin (13/4/2026).
Berdiri sejak tahun 1795, bangunan ini awalnya dibangun sebagai rumah peristirahatan (tuinhuis) di tepi Kalimas pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada awalnya, posisi bangunan menghadap ke arah sungai yang kala itu menjadi jalur transportasi utama. Demikian dilansir dari jatim.tribunnews.com, Senin (13/4/2026).
Seiring waktu, arah bangunan diubah pada tahun 1802 menjadi menghadap ke selatan. Pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels sekitar tahun 1810, Gedung Grahadi mengalami renovasi besar dengan mengusung gaya arsitektur Indis Empire Style yang berciri kolonial dengan sentuhan neo-klasik Eropa.
Dalam perjalanan sejarahnya, fungsi gedung ini terus mengalami perubahan. Pada masa kolonial, Grahadi digunakan sebagai rumah dinas Residen Surabaya sekaligus tempat kegiatan resmi seperti pertemuan dan sidang. Saat pendudukan Jepang, bangunan ini beralih fungsi menjadi kediaman gubernur Jepang.
Setelah Indonesia merdeka, Gedung Grahadi ditetapkan sebagai rumah dinas Gubernur Jawa Timur. Gubernur pertama yang menempatinya adalah R.T. Soerjo. Kini, selain sebagai rumah dinas, gedung ini juga difungsikan sebagai lokasi berbagai kegiatan kenegaraan.
Gedung Grahadi juga memiliki peran penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pada Oktober 1945, gedung ini menjadi lokasi perundingan antara Presiden Soekarno dan pihak Sekutu. Selain itu, pada 9 November 1945, dari gedung ini Gubernur Soerjo menyatakan penolakan terhadap ultimatum Inggris yang kemudian memicu Pertempuran Surabaya.
Saat ini, Gedung Grahadi yang terletak di Jalan Gubernur Suryo menjadi ikon Kota Surabaya sekaligus destinasi wisata sejarah yang telah dibuka untuk masyarakat sejak 1991. Bangunan ini rutin digunakan untuk berbagai kegiatan resmi, termasuk peringatan Hari Kemerdekaan setiap 17 Agustus.
Namun, pada 30 Agustus 2025, Gedung Grahadi sempat mengalami kerusakan akibat aksi unjuk rasa yang berujung pembakaran. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kemudian melakukan pemugaran pada tahun 2026 dengan anggaran mencapai belasan miliar rupiah.
Sebagai bangunan cagar budaya, Gedung Grahadi tidak hanya menjadi simbol pemerintahan, tetapi juga warisan sejarah yang merekam perjalanan panjang Surabaya dari masa kolonial hingga era modern. (frcn)
