JAKARTA, PustakaJC.co - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bergerak cepat menyiapkan serangkaian langkah penanganan bagi wisatawan yang terdampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga guna memastikan keselamatan dan kenyamanan para pelancong di area terdampak.
Juru Bicara Kemenpar, Imam Priyono, menyatakan bahwa pihak kementerian terus memantau perkembangan situasi secara berkala bersama instansi teknis terkait.
"Kementerian Pariwisata secara berkelanjutan berkoordinasi dengan BMKG, PVMBG, BNPB, Pemerintah Daerah Banten dan Lampung, serta pengelola destinasi untuk mengawal dampak erupsi Anak Krakatau," ujar Imam dikutip dari antaranews.com, Kamis, (10/9/2026).
Sebagai penanganan langsung di lapangan, Kemenpar telah berkoordinasi dengan pengelola akomodasi dan perhotelan di Banten serta area penyangga bandara. Langkah-langkah yang disiapkan meliputi:
- Aktivasi SOP Force Majeure: Memberikan batas toleransi dan kelonggaran check-out bagi wisatawan yang tertahan akibat pembatalan atau penundaan penerbangan.
- Fasilitas Darurat: Menyediakan ruang tunggu darurat di area-area strategis bagi wisatawan yang membutuhkan.
- Kesiapan Destinasi: Menginstruksikan pengelola destinasi pesisir untuk menyiagakan jalur evakuasi, melakukan pembersihan abu vulkanik sesuai standar Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE), serta memantau kualitas udara secara real-time.
Terkait estimasi dampak ekonomi, Kemenpar mengaku masih melakukan pendataan intensif bersama pemda dan asosiasi industri. Pendataan mencakup penurunan tingkat hunian (okupansi) hotel, gangguan operasional objek wisata, hingga potensi kerusakan fisik infrastruktur pariwisata. Data tersebut nantinya dijadikan acuan utama untuk merumuskan program pemulihan (recovery) pascabencana.
Mengingat Indonesia memiliki 127 gunung api aktif dan menjadi salah satu destinasi utama wisata minat khusus (hiking), Kemenpar menegaskan komitmennya untuk memperketat standar keselamatan melalui tiga pilar utama:
- Pembatasan Kuota & Informasi Real-Time: Penentuan batas kuota harian pengunjung destinasi gunung api yang terintegrasi langsung dengan status vulkanik terkini dari PVMBG/ESDM.
- Infrastruktur Mitigasi Fisik: Kewajiban penyediaan dan perawatan jalur evakuasi, titik kumpul (assembly point), rambu Early Warning System (EWS) yang mudah dipahami wisatawan domestik maupun mancanegara, serta pos pemantauan keselamatan.
- Peningkatan Kapasitas SDM: Pelaksanaan Program Pelatihan Peningkatan Keselamatan Wisata di 38 provinsi oleh Kedeputian Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan guna menggembleng kesiapsiagaan pelaku pariwisata dalam merespons kondisi darurat.
Masyarakat dan wisatawan yang membutuhkan informasi terkini mengenai kondisi keselamatan destinasi serta status aktivitas Gunung Anak Krakatau diimbau untuk memantau kanal resmi Kementerian Pariwisata, BNPB, serta PVMBG. Pemerintah memastikan koordinasi intensif akan terus dilakukan hingga situasi kembali kondusif dan aktivitas pariwisata di kawasan terdampak dapat beroperasi secara normal kembali. (ivan)
