Selain persoalan ekologis, WALHI Jatim juga meminta pemerintah membuka secara transparan dasar pertimbangan rencana translokasi tersebut. Indra menilai masyarakat perlu mendapatkan penjelasan mengenai alasan, urgensi, serta kajian yang melatarbelakangi wacana pemindahan.
Ia turut menyinggung keberadaan aktivitas pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan apakah terdapat kepentingan lain yang berkaitan dengan munculnya rencana pemindahan tersebut.
“Urgensinya harus dibuka secara jelas dan rasional oleh pemerintah. Apakah kemudian ada tendensi atau kepentingan lain dari rencana ini. Bahkan, kita tahu bahwa dekat dengan taman nasional kan ada pertambangan emas yang sedang berjalan. Apakah jangan-jangan karena itu atau ada faktor lain, misalnya,” pungkasnya.
WALHI Jatim menegaskan bahwa keputusan terkait translokasi satwa dilindungi harus didasarkan pada pertimbangan ilmiah, transparansi, dan prinsip kehati-hatian. Terlebih, Taman Nasional Ujung Kulon merupakan satu-satunya habitat alami badak jawa yang tersisa di dunia. (ivan)