SURABAYA, PustakaJC.co – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur mempertanyakan urgensi rencana pemindahan atau translokasi badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Rencana tersebut dinilai membutuhkan kajian ilmiah mendalam sebelum pemerintah mengambil keputusan.
Direktur Eksekutif WALHI Jatim, Pradipta Indra Ariono, mengatakan pemindahan satwa liar tidak bisa dilakukan secara sederhana. Menurutnya, terdapat sejumlah aspek ekologis yang harus dipertimbangkan, terutama terkait kemampuan badak jawa beradaptasi dengan lingkungan baru. Dilansir dari kompas.com, Selasa, (17/11/2026).
“Pertama, apa urgensi dari persoalan itu? Karena memindahkan satwa itu tidak semudah atau sesimpel memindahkan barang,” kata Indra.
Ia menjelaskan, setiap kawasan konservasi memiliki karakteristik ekosistem yang berbeda. Perbedaan tersebut mencakup kondisi lingkungan, ketersediaan pakan, hingga keberadaan spesies endemik yang dapat memengaruhi proses adaptasi satwa.
Karena itu, menurut Indra, status kedua kawasan sebagai taman nasional tidak serta-merta menjamin kesesuaian habitat bagi badak jawa.
“Mereka pasti punya ekosistem yang berbeda, endemiknya berbeda, sehingga butuh riset mendalam. Kedua, persoalan mendesak apa yang kemudian mengharuskan memindahkan badak Jawa di Ujung Kulon ke Alas Purwo?” ujarnya.
Wacana pemindahan badak jawa sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Rencana tersebut muncul sebagai upaya mengantisipasi ancaman bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, maupun erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang berpotensi mengancam populasi badak jawa di Ujung Kulon.
Namun, WALHI Jatim menilai upaya perlindungan tidak seharusnya hanya berfokus pada pemindahan badak jawa. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan keberadaan satwa endemik lainnya serta masyarakat yang berada di sekitar kawasan konservasi.
Indra mempertanyakan apakah pemindahan menjadi satu-satunya solusi untuk menghadapi potensi bencana, atau justru penguatan sistem perlindungan kawasan konservasi perlu lebih diutamakan.
“Artinya tidak hanya ngomong soal badak Jawa, tapi juga bagaimana ngomong soal banyak hewan endemik lain, terutama manusia. Lalu, apakah dari proses fenomena atau potensi letusan itu jawabannya adalah memindahkan atau kemudian memperkuat dan memperketat wilayah konservasi dan sebagainya?” jelasnya.
Selain persoalan ekologis, WALHI Jatim juga meminta pemerintah membuka secara transparan dasar pertimbangan rencana translokasi tersebut. Indra menilai masyarakat perlu mendapatkan penjelasan mengenai alasan, urgensi, serta kajian yang melatarbelakangi wacana pemindahan.
Ia turut menyinggung keberadaan aktivitas pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan apakah terdapat kepentingan lain yang berkaitan dengan munculnya rencana pemindahan tersebut.
“Urgensinya harus dibuka secara jelas dan rasional oleh pemerintah. Apakah kemudian ada tendensi atau kepentingan lain dari rencana ini. Bahkan, kita tahu bahwa dekat dengan taman nasional kan ada pertambangan emas yang sedang berjalan. Apakah jangan-jangan karena itu atau ada faktor lain, misalnya,” pungkasnya.
WALHI Jatim menegaskan bahwa keputusan terkait translokasi satwa dilindungi harus didasarkan pada pertimbangan ilmiah, transparansi, dan prinsip kehati-hatian. Terlebih, Taman Nasional Ujung Kulon merupakan satu-satunya habitat alami badak jawa yang tersisa di dunia. (ivan)