JAKARTA, PustakaJC.co – Tragedi runtuhnya bangunan musala Asrama Putra Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, yang menelan puluhan korban jiwa, memantik keprihatinan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda. Ia menilai peristiwa ini menjadi bukti lemahnya perhatian negara terhadap infrastruktur pesantren.
“Mayoritas pesantren dibangun dengan swadaya masyarakat. Karena terbatas, pembangunan dilakukan bertahap sesuai kemampuan kiai pengasuh. Di sinilah negara seharusnya hadir, membantu penyediaan asrama, musala, hingga ruang belajar,” ujar Huda, dikutip dari bhirawaonline.co.id, Sabtu, (4/10/2025).
Seperti diketahui, ratusan santri terjebak dalam reruntuhan lantai empat musala yang baru saja dicor pada Senin (30/9) saat jamaah Salat Ashar. Diduga pondasi bangunan tidak kuat menahan beban. Hingga H+4, diperkirakan 59 santri masih terjebak.
Huda menegaskan kontribusi pesantren bagi bangsa tidak berbanding lurus dengan dukungan negara.
“UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memang ada, tapi implementasinya masih lemah. Bahkan masih ada diskriminasi dalam alokasi bantuan maupun pengakuan lulusan pesantren dibandingkan sekolah negeri,” jelasnya.
Alumni Pesantren Denanyar Jombang itu menyebut, kebutuhan infrastruktur pesantren yang berbasis boarding school mencakup asrama, tempat ibadah, ruang belajar, hingga fasilitas interaksi santri.
“Dengan minat masyarakat tinggi, kebutuhan ini kerap jadi dilema bagi pengasuh pesantren,”tambahnya.
Ia mendesak Kementerian PUPR segera melakukan survei kelayakan infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia.
“Duka Al-Khoziny harus jadi titik tolak. Negara jangan hanya muncul saat ada insiden lalu menyalahkan pengelola pesantren. Pemerintah wajib hadir memastikan kelayakan sarana prasarana pesantren,”tegas Huda. (ivan)
