SURABAYA, PustakaJC.co - Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan anggaran khusus untuk memperkuat sarana keagamaan dan pendidikan berbasis umat, terutama yang terdampak bencana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keberlangsungan layanan ibadah dan pendidikan tetap berjalan meski berada di wilayah rawan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Rapat Kerja bersama Tim Pengawas Penanganan Bencana DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Ia menegaskan, penguatan ketahanan sarana keagamaan menjadi bagian dari upaya mengembangkan ekoteologi dan keberagamaan yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kita ingin memastikan keberagamaan membawa dampak nyata, termasuk perlindungan kehidupan, lingkungan, dan ketangguhan masyarakat,” ujar Menag.
Pada 2026, Kemenag telah mengalokasikan Rp16,16 miliar melalui skema SBSN untuk rehabilitasi 7 Kantor Urusan Agama (KUA) yang rusak akibat bencana. Selain itu, melalui skema Rehabilitasi dan Manajemen Risiko (RM) yang difasilitasi Kementerian PUPR, akan dilakukan revitalisasi terhadap 101 madrasah terdampak bencana dengan nilai anggaran Rp139,9 miliar.
Tidak hanya itu, Rp35,75 miliar dari SBSN juga dialokasikan untuk merehabilitasi 8 madrasah lainnya yang membutuhkan perbaikan sarana. Program ini sekaligus memperkuat peran rumah ibadah ramah bencana, green office, dan gerakan satu juta pohon yang selama ini digaungkan Kemenag.
Kemenag juga menegaskan bahwa komunitas keagamaan selama ini menjadi barisan terdepan dalam penanganan bencana, baik dalam dukungan spiritual maupun sosial.
Selain memperbaiki sarana fisik, Kemenag turut memobilisasi penyuluh agama sebagai relawan, memberikan dukungan psikososial, hingga memastikan keberlanjutan layanan ibadah dan pendidikan di wilayah terdampak.
Tim Pengawas DPR mengapresiasi langkah cepat Kemenag serta mendorong sinergi lintas kementerian dalam penanganan kebencanaan. Koordinasi terpusat dan respons layanan darurat yang terpadu dinilai menjadi kunci membantu masyarakat secara lebih efektif.
“Sinergi antar lembaga dan dukungan komunitas sangat penting agar layanan dan pemulihan bisa berjalan cepat serta menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Ketua Timwas DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal. (int)
