SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadhan. Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan, pelaksanaan program tersebut hanya mengalami penyesuaian skema penyaluran agar tetap selaras dengan pelaksanaan ibadah puasa tanpa mengurangi pemenuhan gizi peserta didik.
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menekankan bahwa MBG tidak dihentikan selama Ramadhan. Penyesuaian dilakukan baik dari sisi waktu distribusi maupun bentuk bantuan makanan yang diberikan. Dilansir dari suarasurabaya.net, Jumat, (30/1/2026).
“Yang berubah hanya skemanya, bukan programnya. MBG tetap berjalan agar kebutuhan gizi peserta didik tetap terpenuhi selama Ramadhan,” ujar Nasaruddin Umar dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri di Jakarta, Kamis, (29/1/2026).
Berdasarkan data Kemenag per 28 Januari 2026, sebanyak 17.112 madrasah telah menerima manfaat Program MBG dengan total penerima mencapai 2,67 juta siswa. Program tersebut juga menjangkau 3.264 pondok pesantren di berbagai wilayah Indonesia.
Selama bulan Ramadhan, peserta didik nonmuslim di sekolah dan madrasah tetap menerima makanan bergizi sesuai skema reguler. Sementara bagi siswa muslim di madrasah, bantuan disalurkan dalam bentuk paket makanan kering atau bahan pangan bergizi yang dapat dibawa pulang untuk dikonsumsi saat berbuka puasa atau sahur.
Adapun di lingkungan pondok pesantren berasrama, distribusi makanan disesuaikan dengan aktivitas santri, yakni diberikan pada sore hari menjelang waktu berbuka puasa.
Menag juga menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG di bawah Kemenag terus diperkuat melalui regulasi dan pengawasan. Salah satunya dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 9196 Tahun 2025 sebagai pedoman teknis pelaksanaan MBG di madrasah.
Untuk menjamin transparansi dan kualitas layanan, Kemenag mengembangkan dashboard pemantauan MBG yang memuat data penerima manfaat serta standar kualitas makanan. Selain itu, pelatihan bagi guru dan tim UKS/M juga dilakukan guna memastikan keamanan pangan dan edukasi gizi berjalan optimal.
Dalam jangka menengah, Kemenag mendorong pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mandiri di pondok pesantren, khususnya pesantren dengan jumlah santri di atas 1.000 orang. Skema ini diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar melalui pemanfaatan bahan pangan lokal.
“Program MBG bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga penguatan kemandirian pesantren dan ekonomi kerakyatan,” tegas Menag.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa penyesuaian skema MBG selama Ramadhan merupakan bagian dari komitmen pemerintah menjaga keberlanjutan program prioritas nasional.
“Program ini tidak dihentikan, hanya disesuaikan agar tetap efektif dan tepat sasaran,” ujar Zulkifli.
Pemerintah juga menargetkan perluasan cakupan Program MBG secara bertahap. Saat ini, lebih dari 70 ribu madrasah dan sekitar 7,8 juta siswa masih masuk dalam daftar tunggu, dengan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi prioritas pengembangan berikutnya. (ivan)
