SURABAYA, PustakaJC.co - Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-27 Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia itu berada dalam situasi yang tidak mudah. Kepemimpinan NU terbelah ke dalam dua kubu besar, yakni kubu Cipete yang bermuara pada Ketua Umum PBNU KH Idham Chalid dan kubu Situbondo yang dipimpin KH As’ad Syamsul Arifin.
Perbedaan pandangan tersebut sudah mulai terasa setelah wafatnya Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri pada 25 April 1980. Kubu Situbondo, yang juga dikenal sebagai kubu khittah, mendapat dukungan dari kalangan muda NU yang aktif, termasuk Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kedua kubu sama-sama menggelar Musyawarah Nasional (Munas) dan menyiapkan Muktamar ke-27 dengan panitia masing-masing. Dilansir dari nu.or.id, Selasa, (14/7/2026).
Kubu Situbondo menunjuk Gus Dur sebagai ketua panitia muktamar, sedangkan kubu Cipete menunjuk Chalid Mawardi. Dalam suasana politik Orde Baru yang represif, kedua kubu sama-sama menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Namun pemerintah saat itu dinilai lebih mengapresiasi hasil Munas Situbondo karena dianggap lebih konseptual dibandingkan Munas Cipete yang dipandang sebagai langkah politik untuk memperoleh simpati pemerintah.
Setelah melihat dukungan pemerintah yang cenderung mengarah kepada kubu Situbondo, kubu Cipete mulai melunak. Para kiai sepuh kemudian mengambil peran penting untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun.
Pertemuan bersejarah digelar di rumah Ketua PWNU Jawa Timur KH Hasyim Latief di Sepanjang, Sidoarjo, pada 10 September 1984. Dalam suasana tahlilan, kedua kubu dipertemukan dan berhasil mencapai kesepahaman.
Dari pertemuan itu lahirlah dokumen penting bernama Maklumat Keakraban yang ditandatangani tujuh ulama terkemuka, yakni KH As’ad Syamsul Arifin, KH Ali Maksum, KH Idham Chalid, KH Machrus Aly, KH Masjkur, KH Saifuddin Zuhri, dan KH Achmad Siddiq.
Maklumat tersebut berisi komitmen untuk mengakhiri konflik, saling memaafkan, serta bersama-sama menyukseskan Muktamar ke-27 NU di Situbondo pada Desember 1984. Kesepakatan itu menjadi titik balik yang mengakhiri pertikaian panjang di tubuh NU.
Keterlibatan langsung para kiai sepuh juga melahirkan gagasan perubahan sistem pemilihan pimpinan tertinggi organisasi. Pemilihan langsung untuk menentukan Rais Aam diganti dengan mekanisme musyawarah para ulama sebagaimana tradisi awal NU yang dikenal dengan sistem ahlul halli wal aqdi.
Sistem tersebut memerlukan figur ulama kharismatik yang dihormati dan dipercaya oleh seluruh pihak. Pada saat itu, KH As’ad Syamsul Arifin bersama KH Ali Maksum dan KH Machrus Aly memainkan peran sentral dalam proses tersebut.
Menariknya, para kiai yang menjadi bagian dari ahlul halli wal aqdi tidak bersedia menduduki posisi Rais Aam. Mereka justru menyerahkan amanah kepemimpinan organisasi kepada KH Achmad Siddiq.
Muktamar ke-27 NU akhirnya berlangsung sukses dan menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan organisasi. Setelah tugasnya selesai, para kiai sepuh kembali ke pesantren dan masyarakat. KH As’ad kembali ke Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Asembagus, KH Machrus Aly memilih fokus menjadi pengurus syuriyah di Jawa Timur, sementara KH Ali Maksum sejak awal tidak berkeinginan menjadi Rais Aam.
Peran para kiai sepuh yang “turun gunung” menjelang Muktamar 1984 menjadi salah satu fragmen penting dalam sejarah NU. Melalui keteladanan, musyawarah, dan kebesaran hati, mereka berhasil menjembatani perbedaan demi menjaga persatuan organisasi. (ivan)
