Dari perspektif kebijakan publik, perluasan kategori MBR membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk mengakses program rumah subsidi dan berbagai fasilitas perumahan yang disediakan pemerintah. Langkah ini diharapkan mampu membantu kelompok pekerja formal yang selama ini berada di posisi serba tanggung: tidak cukup miskin untuk menerima bantuan sosial, tetapi juga belum cukup kuat secara finansial untuk membeli rumah komersial.
Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga memunculkan perdebatan. Sebagian kalangan menilai perluasan batas penghasilan MBR berpotensi memperketat persaingan dalam memperoleh rumah subsidi. Masyarakat dengan penghasilan yang lebih rendah dikhawatirkan harus bersaing dengan kelompok berpenghasilan lebih tinggi yang kini masuk dalam kategori yang sama.
Fenomena ini sekaligus menjadi cermin bahwa ukuran kesejahteraan tidak lagi dapat dilihat semata-mata dari nominal gaji. Di banyak kota besar, kenaikan harga kebutuhan hidup bergerak lebih cepat dibandingkan peningkatan pendapatan masyarakat. Akibatnya, kelompok yang secara nominal terlihat mapan justru menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan.
