Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Najoan menilai rencana penetapan batas maksimal nikotin dan tar berpotensi menimbulkan dampak serius bagi industri. Menurutnya, jika aturan tersebut diterapkan, industri rokok yang selama ini menyerap tembakau petani lokal akan kesulitan memenuhi standar yang ditetapkan.
Sebelumnya, tim penyusun kebijakan dari Kemenko PMK mengusulkan penerapan batas maksimal nikotin dan tar yang lebih rendah dengan menyesuaikan standar di negara-negara Uni Eropa. Usulan tersebut merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
Henry juga menyoroti adanya dorongan kuat dari organisasi kesehatan global, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), melalui Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan karakteristik industri tembakau nasional sebelum mengadopsi kebijakan global tersebut.
