Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, terutama penurunan angka stunting dan perbaikan status gizi anak.
“Kita tidak boleh hanya berfokus pada output kegiatan. Hal yang paling penting adalah dampaknya. Apakah angka stunting benar-benar turun, apakah anak-anak yang menjadi sasaran mengalami perbaikan status gizi,” katanya.
Pemkab Gresik juga terus mendorong integrasi data melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan optimalisasi pelaporan berbasis Web Bangda untuk memastikan setiap program dapat dipantau secara lebih terukur dan akuntabel.
Kepala Bappeda Gresik, Edi Hadisiswoyo, menjelaskan bahwa sinkronisasi program ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor agar upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting berjalan terpadu, efektif, dan berkelanjutan.
“Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun integrasi program lintas sektor, peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, penguatan layanan bagi kelompok sasaran prioritas, serta kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, kecamatan, puskesmas, desa, dan seluruh pihak terkait,” ujarnya.
Penanganan stunting sendiri telah menjadi bagian dari program Nawakarsa Kabupaten Gresik melalui penguatan layanan kesehatan yang inklusif, ramah anak, dan berperspektif gender. Pemerintah daerah optimistis target prevalensi stunting 14,2 persen pada 2029 dapat tercapai melalui kerja sama dan sinergi seluruh pihak. (nov)
