GRESIK, PustakaJC.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memperkuat kolaborasi lintas sektor sebagai langkah strategis untuk mempercepat penurunan angka stunting. Upaya tersebut ditargetkan mampu mencapai prevalensi stunting sebesar 14,2 persen pada tahun 2029 sesuai target nasional.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sinkronisasi Program dan Pendampingan Web Pelaporan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (Web Bangda) Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang digelar di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Rabu (17/6/2026).
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menegaskan bahwa penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, tenaga kesehatan, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Ini bukan pekerjaan satu OPD, bukan pekerjaan sektor kesehatan saja. Penurunan stunting adalah kerja bersama yang membutuhkan komitmen seluruh pihak,” ujarnya.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional masih berada di angka 19,8 persen. Pemerintah pusat menargetkan angka tersebut turun menjadi 14,2 persen pada 2029 dan mencapai 5 persen pada 2045 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
Sementara itu, prevalensi stunting di Kabupaten Gresik pada 2024 tercatat sebesar 15,2 persen. Angka tersebut menjadi dasar evaluasi sekaligus pijakan dalam memperkuat berbagai program intervensi.
Pemkab Gresik memfokuskan intervensi pada penanganan kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, suplementasi gizi mikro, pemenuhan ASI eksklusif, serta pendampingan kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Alif menekankan pentingnya aksi konvergensi yang terkoordinasi dan berbasis data valid agar seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Konvergensi berarti seluruh pihak bergerak bersama. Kabupaten tidak bisa berjalan sendiri, kecamatan tidak bisa berjalan sendiri, desa juga tidak bisa berjalan sendiri. Semua harus terkoordinasi dan saling menguatkan untuk mencapai tujuan yang sama,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, terutama penurunan angka stunting dan perbaikan status gizi anak.
“Kita tidak boleh hanya berfokus pada output kegiatan. Hal yang paling penting adalah dampaknya. Apakah angka stunting benar-benar turun, apakah anak-anak yang menjadi sasaran mengalami perbaikan status gizi,” katanya.
Pemkab Gresik juga terus mendorong integrasi data melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan optimalisasi pelaporan berbasis Web Bangda untuk memastikan setiap program dapat dipantau secara lebih terukur dan akuntabel.
Kepala Bappeda Gresik, Edi Hadisiswoyo, menjelaskan bahwa sinkronisasi program ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor agar upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting berjalan terpadu, efektif, dan berkelanjutan.
“Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun integrasi program lintas sektor, peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, penguatan layanan bagi kelompok sasaran prioritas, serta kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, kecamatan, puskesmas, desa, dan seluruh pihak terkait,” ujarnya.
Penanganan stunting sendiri telah menjadi bagian dari program Nawakarsa Kabupaten Gresik melalui penguatan layanan kesehatan yang inklusif, ramah anak, dan berperspektif gender. Pemerintah daerah optimistis target prevalensi stunting 14,2 persen pada 2029 dapat tercapai melalui kerja sama dan sinergi seluruh pihak. (nov)
