GRESIK, PustakaJC.co – Pemerintah Kabupaten Gresik mengantisipasi potensi kekeringan pada musim kemarau 2026 dengan menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gresik juga menyiapkan armada distribusi air bersih untuk melayani masyarakat apabila terjadi krisis air di sejumlah wilayah, Rabu, (22/7/2026).
BPBD Gresik telah menyiapkan lima unit truk tangki air bersih sebagai langkah antisipasi jika masyarakat mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat musim kemarau.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gresik, FX Driatmiko Herlambang, mengatakan status siaga darurat ditetapkan melalui Keputusan Bupati Gresik Nomor 300.2.1/284/HK/437.12/2026 yang ditandatangani Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Di tingkat provinsi, BPBD Jawa Timur juga menetapkan status kedaruratan kekeringan di 16 kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Gresik.
Berdasarkan hasil pemetaan BPBD, terdapat lima kecamatan yang memiliki potensi mengalami kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Sidayu dan Panceng di kawasan utara, serta Kecamatan Benjeng, Balongpanggang, dan Kedamean di wilayah selatan.
“Kalau ada permintaan dari masyarakat, kami sudah menyiapkan lima unit truk tangki untuk mendistribusikan air bersih,” ujar Driatmiko.
Meski demikian, hingga saat ini BPBD Gresik belum menerima permohonan dropping air bersih dari masyarakat. Selama dua tahun terakhir, distribusi air bersih juga tidak dilakukan karena musim kemarau berlangsung relatif singkat sehingga kebutuhan air warga masih tercukupi.
“Dua tahun kemarin tidak sampai dilakukan, karena pasokan air bersih warga mungkin sudah cukup. Dua tahun sebelumnya, musim kemaraunya juga kan tidak lama,” katanya.
Namun, pada tahun-tahun sebelumnya BPBD Gresik beberapa kali menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan setelah menerima laporan dari masyarakat.
“Kalau sebelum dua tahun kemarin itu, kami menyalurkan ke wilayah-wilayah terdampak. Sebab tidak hanya sawah yang kekeringan, tapi ada warga yang sampai melapor belum mandi seminggu karena tidak ada air,” ungkapnya.
Selain mengandalkan armada milik BPBD, pemerintah juga menggandeng sejumlah perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu penyediaan air bersih, khususnya di daerah yang belum terlayani jaringan Perumda Air Minum.
BPBD memperkirakan dampak musim kemarau mulai dirasakan masyarakat pada Agustus 2026. Oleh karena itu, pemantauan kondisi cuaca terus dilakukan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi kekeringan.
“Melihat kondisi yang diperkirakan, mungkin Bulan Agustus nanti dampak kemarau mulai terasa. Kami sebelumnya menyalurkan air bersih di Panceng, Benjeng, dan Balongpanggang. Tapi semoga saja musim kemarau tahun ini tidak sampai panjang seperti tahun sebelumnya,” pungkas Driatmiko. (ivan)
