Anggota Komisi II DPRD Gresik, Muhammad Kurdi, mengatakan penetapan target pendapatan tidak hanya menjadi kewenangan OPD. Target tersebut juga dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah melakukan penghitungan ulang terhadap sejumlah target yang dinilai terlalu tinggi agar sesuai dengan potensi penerimaan yang tersedia.
“Kalau kita mau realistis, sebetulnya bukan kepada itu, tapi targetnya terlalu tinggi. Makanya tadi kita minta untuk dikoreksi lagi targetnya,” kata Kurdi.
Kurdi mencontohkan target pendapatan dari sektor Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang mencapai sekitar Rp75 miliar. Menurutnya, target tersebut lebih realistis apabila berada pada kisaran Rp40 miliar hingga Rp50 miliar.
Ia membandingkannya dengan penerimaan pada era Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Saat itu, proses perizinan dinilai lebih sederhana sehingga penerimaan dari sektor tersebut pernah mencapai sekitar Rp60 miliar hingga Rp65 miliar.
Meski meminta adanya koreksi target, Kurdi menyebut peluang peningkatan pendapatan daerah masih terbuka. Salah satunya berasal dari pembangunan fasilitas program pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
