GRESIK, PustakaJC.co - Komisi III DPRD Gresik menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pemerataan pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2026. Komitmen tersebut disampaikan usai rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Wakil Ketua III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi, menyebutkan efisiensi proyek menjadi fokus utama agar pemanfaatan anggaran lebih optimal. Dilansir dari bhirawaonline.co.id, Kamis, (30/10/2025).
“Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), efisiensi proyek harus diperhatikan agar hasil pembangunan bisa dirasakan masyarakat secara merata,” ujarnya.
Salah satu kesepakatan dalam rapat adalah pengurangan anggaran Unit Reaksi Cepat (URC) menjadi Rp40 miliar, dengan rincian Rp35 miliar untuk material dan Rp5 miliar untuk tenaga kerja pada 2026.
Selain itu, Komisi III juga menyoroti peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sejumlah dinas. Untuk Dinas Perhubungan (Dishub), target sektor parkir naik dari Rp1,8 miliar menjadi Rp2 miliar.
Sementara Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (CKPKP) mengajukan tambahan anggaran Rp16,5 miliar, termasuk Rp1,5 miliar untuk sambungan rumah jaringan PDAM di wilayah Bungah dan Sembayat. Komisi mendorong agar usulan tersebut direalisasikan karena bersifat mendesak bagi kebutuhan masyarakat.
Pada sektor lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diusulkan membangun Tempat Penampungan Sementara (TPS) di wilayah utara dan menambah alat berat di TPA Ngipik.
“Alat berat di TPA sudah enam tahun tidak ditambah. Tahun ini sudah dianggarkan Rp5 miliar untuk pengadaan stewongker dan dozer, dan tahun depan akan kami dorong kembali karena kebutuhan semakin mendesak,” jelas Abdullah Hamdi.
Ia menegaskan, di tengah keterbatasan fiskal akibat penyesuaian anggaran pusat, perencanaan yang matang dan perhitungan cermat sangat penting agar pembangunan benar-benar memberi manfaat luas bagi masyarakat. (ivan)
