Ia juga menginstruksikan seluruh camat untuk aktif memetakan wilayah kantong PMI. Menurutnya, meski Gresik bukan daerah pengirim PMI terbesar di Jawa Timur, indikasi PMI ilegal masih cukup kuat.
“Kita curiga banyak yang berangkat secara nonprosedural. Ini berbahaya dan rawan tindak pidana perdagangan orang,” tegasnya.
Sebagai solusi, Pemkab Gresik menyiapkan program pra-pekerja migran untuk pembekalan keterampilan, serta program purna PMI sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka. Pengawasan terhadap biro penyalur tenaga kerja juga diperketat.
Ke depan, Pemkab Gresik berencana membuka posko khusus PMI guna mempermudah layanan dan pendampingan. Menurut Bupati, urusan kemanusiaan tidak boleh terhambat oleh birokrasi berbelit.
“Aksi ini mungkin kecil, tapi dampaknya besar bagi keluarga PMI. Negara tidak boleh absen,” pungkasnya. (ivan)
