Meski pendapatan berkurang, porsi belanja untuk infrastruktur tetap dipertahankan di angka 47,74 persen. Sementara kesehatan mendapat 20,35 persen dan pendidikan 20,91 persen.
“Kalau anggaran kesehatan tidak ada mandatory spending, tapi kita memberikan untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang bersifat sosial itu tidak bisa kita hentikan,” tambahnya.
Eri memaparkan, dari total APBD Rp 12,3 triliun, belanja yang benar-benar bisa digunakan hanya sekitar Rp 1,75 triliun karena sebagian besar terserap untuk pengeluaran wajib di sektor kesehatan, pendidikan, dan belanja pegawai. Bahkan, belanja pegawai naik dari Rp 3 triliun menjadi Rp 3,4 triliun akibat penambahan formasi PPPK.
