Komisi C DPRD menyoroti tiga poin utama yang harus diperhatikan: kejelasan komunikasi antara aparat dan warga, pemetaan dampak secara detail, serta jaminan relokasi yang layak.
Wakil Ketua Komisi C, Aning Rahmawati, menambahkan, “Pemerintah harus transparan sejak awal agar warga tidak merasa diabaikan. Kompensasi dan relokasi harus jelas.”
Dengan begitu, DPRD Surabaya menegaskan bahwa normalisasi Kalianak tetap berjalan, namun keberpihakan pada warga menjadi prioritas utama. (ivan)
