SURABAYA, PustakaJC.co — Komisi D DPRD Kota Surabaya meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) lebih transparan dalam penyampaian data kasus stunting dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Desakan itu muncul dalam rapat pembahasan RAPBD 2026 yang dipimpin dr. Akmarawita Kadir, Selasa, (21/10/2025).
Anggota Komisi D, dr. Michael Leksodimulyo, menyoroti pergeseran dana dalam pengadaan sarana dan prasarana kesehatan. Ia mencatat adanya kekurangan Rp326 juta yang dialihkan ke jasa penyediaan, serta Rp114 juta dari sistem informasi kesehatan. Dilansir dari bhirawaonline.co.id, Rabu, (22/10/2025).
“Kalau disebut efisiensi, jangan sampai alat vital seperti CO analyzer atau infus pump justru tidak jadi dibeli,” tegasnya.
