“Kalau data utamanya tidak sinkron, maka pasti penanganannya berbeda pula. Pemerintah kota bisa jadi mengklaim satu capaian, tapi BPS mengungkap hal yang berbeda. Ini tentu menimbulkan kebingungan publik,” tegas Toni.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan komitmen memperkuat integrasi data antara pusat dan daerah. Dalam Munas VII APEKSI 2025, Eri menekankan bahwa kesamaan data adalah dasar penting bagi intervensi yang akurat.
“Kalau data kami berbeda dengan BPS, bagaimana kami bisa melakukan intervensi secara tepat? Sekarang alhamdulillah sudah ada pembicaraan antara Kemendagri dan BPS agar data bisa diberikan by name by address,” ujar Eri.
