Toni menegaskan, data BPS merupakan sumber primer yang seharusnya dijadikan landasan dalam menyusun dokumen perencanaan seperti RPJMD. Tanpa akses yang memadai terhadap data tersebut, Pemkot akan kesulitan mengukur efektivitas program pembangunan.
“Data BPS itu adalah data primer. Jika pemerintah kota tidak memiliki akses penuh terhadapnya, maka berbagai program pembangunan akan sulit dievaluasi secara objektif dan tepat sasaran,” lanjut Wakil Ketua DPRD.
Ia mencontohkan kasus data stunting, di mana terdapat ketidaksesuaian antara data Pemkot dan BPS. Ketidakharmonisan ini dapat menghambat intervensi program yang seharusnya langsung menyasar keluarga atau anak-anak yang membutuhkan.
