Larangan ini hanya berlaku untuk sekolah negeri di bawah kewenangan Pemkot Surabaya. Sementara sekolah swasta, menurut Eri, hanya bisa diberikan imbauan mengingat statusnya yang independen.
“Kalau sekolah negeri, sejak lama tidak boleh menarik iuran wisuda. Kalau swasta, karena bukan kewenangan kami, maka hanya sebatas imbauan,” ujar pria yang kerabat di sapa cak Eri.
Ia juga menekankan bahwa pelaksanaan wisuda yang tidak merata justru dapat menimbulkan kesenjangan sosial.
