SURABAYA, PustakaJC.co - Perbedaan data antara Pemerintah Kota Surabaya dan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi perhatian serius DPRD Surabaya. Wakil Ketua DPRD Arif Fathoni menyerukan pentingnya keterbukaan data dan penguatan koordinasi lintas instansi demi mendukung penanganan stunting dan kemiskinan secara tepat sasaran.
Minimnya akses pemerintah daerah terhadap data primer dari BPS dinilai menjadi tantangan dalam merancang dan mengevaluasi program pembangunan. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menilai bahwa ego sektoral antarinstansi masih menjadi penghambat nyata dalam tata kelola pemerintahan. Dilansir dari jatimpos.co, Senin, (12/5/2025).
“Problem utama sistem pemerintahan kita adalah masih adanya ego sektoral antar institusi pemerintahan. Termasuk salah satunya adalah data dari BPS yang tidak pernah diberikan secara gamblang kepada pemerintah daerah,” ujarnya, Sabtu, (10/5/2025).
