SURABAYA, PustakaJC.co - Pemerintah Kota Surabaya membentuk Satgas Reformasi Agraria guna mempercepat penanganan sengketa tanah di tengah masyarakat. Langkah ini dibarengi pembentukan Satgas Anti-Preman sebagai upaya memperkuat keamanan dan ketertiban wilayah.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pembentukan dua satgas tersebut ditujukan untuk mempercepat penyelesaian persoalan yang selama ini kerap menimbulkan konflik sosial. Dilansir dari jawapos.com, Sabtu, (3/1/2026).
“Ada Satgas Anti-Preman dan yang kedua satgas terkait Gugus Tugas Reformasi Agraria,” ujar Eri Cahyadi, Sabtu, (3/1/2026).
Menurutnya, penanganan sengketa tanah dan persoalan premanisme tidak hanya melibatkan Pemkot Surabaya, tetapi juga seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Bukan hanya pemerintah kota, tetapi seluruh Forkopimda yang ada di Kota Surabaya,” tegasnya.
Eri menjelaskan, masyarakat kini tidak lagi terbatas melaporkan persoalan tanah melalui kelurahan. Aduan dapat langsung diajukan ke Satgas Reformasi Agraria agar proses penanganan lebih cepat dan terkoordinasi.
“Jika ada masyarakat yang berhubungan dengan masalah tanah, tidak hanya bisa dilakukan lurah, tetapi juga bisa mengajukan ke Satgas Reformasi Agraria,” katanya.
Satgas Reformasi Agraria tersebut akan terintegrasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mencegah konflik berkepanjangan antarwarga akibat perbedaan dokumen kepemilikan tanah.
“Gugus Tugas Agraria ini akan berhubungan dengan BPN, sehingga tidak ada lagi gesekan antarwarga soal surat tanah,” ujarnya.
Sementara itu, Satgas Anti-Preman akan disebar di lima wilayah Kota Surabaya sebagai langkah konkret Pemkot dalam menekan praktik premanisme dan menjaga rasa aman masyarakat. (ivan)
