SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menunjukkan konsistensi dalam tata kelola pemerintahan. Dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025 di Jakarta, Rabu, (11/2/2026), Surabaya berhasil mempertahankan predikat SAKIP “AA” (Sangat Memuaskan) dengan skor 91,83, jauh di atas rata-rata nasional.
Berdasarkan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), rata-rata nilai SAKIP kementerian dan lembaga berada di angka 73,61, pemerintah provinsi 69,05, dan pemerintah kabupaten/kota 64,89. Capaian Surabaya yang menembus angka di atas 90 menegaskan keberhasilan integrasi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengukuran kinerja secara terukur dan berdampak. Dilansir dari jatimpos.co, Minggu, (22/2/2026).
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan bahwa SAKIP merupakan instrumen penting dalam memastikan efektivitas birokrasi modern.
“Reformasi birokrasi adalah fondasi membangun negara yang kuat dan berintegritas. SAKIP memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, agar birokrasi semakin responsif dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Birokrasi harus melayani dan responsif. Keberhasilannya bukan hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi dari kualitas layanan yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif dan konsistensi perbaikan berkelanjutan di seluruh perangkat daerah.
“Keberhasilan mempertahankan predikat AA tidak terlepas dari komitmen menindaklanjuti rekomendasi evaluasi dan memperkuat sinergi antar perangkat daerah,” kata Eri.
Ia menegaskan, keberhasilan SAKIP didukung berbagai inovasi, salah satunya Program Kampung Pancasila yang memperkuat pembangunan berbasis komunitas hingga tingkat RT dan RW. Program ini menyentuh aspek kesejahteraan sosial, ekonomi, pendidikan, hingga lingkungan.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga mengembangkan dashboard kinerja daerah berbasis data real time. Sistem ini memungkinkan pemantauan langsung capaian program dan memperkuat pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based policy).
Digitalisasi layanan publik juga diperkuat melalui platform “Kantorku” dan “WargaKu”, yang mempercepat pelayanan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi.
Eri menambahkan, sistem evaluasi berbasis data by name by address memungkinkan intervensi sosial dilakukan secara lebih tepat sasaran.
“Dengan pendekatan ini, bantuan dan program pemberdayaan menjadi lebih presisi dan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Eri.
Ke depan, Pemkot Surabaya akan terus memperkuat budaya monitoring, dokumentasi inovasi, serta manajemen pengetahuan agar setiap terobosan dapat direplikasi dan dikembangkan secara berkelanjutan.
“Capaian ini menjadi pijakan untuk membawa Surabaya menuju tata kelola pemerintahan berstandar internasional dan berorientasi penuh pada kesejahteraan warga,” pungkasnya. (ivan)
