Selain itu, direksi juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengabaikan fungsi konservasi.
Pembahasan perda ini telah berlangsung sejak Agustus 2025. Pemerintah Kota Surabaya diperkirakan segera membuka seleksi direksi dalam waktu sekitar satu bulan setelah perda disahkan.
Pansus DPRD memastikan proses seleksi akan diawasi ketat agar transparan dan menghasilkan pimpinan yang memiliki visi jelas untuk masa depan KBS. (ivan)
