Beragam laporan masuk melalui hotline tersebut, mulai dari jalan berlubang, parkir liar, penataan pedagang kaki lima (PKL), hingga persoalan pribadi seperti rumah tangga, percintaan, dan dugaan penipuan.
Menurut Eri, layanan ini lahir dari evaluasi forum dialog bersama warga yang rutin digelar sejak akhir 2022. Dari forum tersebut, Pemkot Surabaya terus menyempurnakan sistem pelayanan publik, termasuk melalui program Wargaku dan kebijakan satu ASN satu RW.
Ia menegaskan, keberhasilan pemerintahan tidak diukur dari banyaknya program yang dibuat, melainkan dari seberapa cepat birokrasi merespons kebutuhan masyarakat.
“Surabaya ini bukan ditentukan oleh wali kotanya, tetapi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sistem pelayanan harus tetap berjalan cepat, dengan atau tanpa wali kota, agar masyarakat percaya kepada pemerintah,” tegasnya.
