Melalui hotline ini, wali kota juga dapat memantau langsung kinerja perangkat daerah. Setiap laporan ditargetkan mendapat tindak lanjut maksimal dalam waktu 1 x 24 jam atau setidaknya warga menerima informasi terkait progres penanganan jika persoalan belum selesai.
Eri mencontohkan penanganan laporan di kawasan Kali Tebu yang langsung ditindaklanjuti setelah aduan warga diterima.
“Begitu ada laporan, teman-teman langsung turun ke lapangan. Hotline ini dibuat untuk memastikan semua bergerak cepat,” katanya.
Selain persoalan infrastruktur, banyak warga juga melaporkan praktik parkir liar di tepi jalan umum. Eri menegaskan bahwa juru parkir tanpa rompi atau identitas resmi harus segera ditertibkan.
“Kalau parkir di tepi jalan umum, itu menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Tetapi kalau di area usaha, pemilik usaha wajib menyediakan fasilitas parkir sesuai aturan,” jelasnya.
