Menariknya, tidak sedikit warga yang memanfaatkan hotline tersebut untuk mencurahkan persoalan pribadi, mulai dari masalah rumah tangga hingga kisah percintaan.
“Banyak juga yang curhat, ada soal rumah tangga, penipuan, sampai masalah percintaan,” ujar Eri sambil tersenyum.
Namun, untuk kasus yang menjadi kewenangan lembaga lain, seperti perkara pidana maupun sengketa pertanahan, Pemkot Surabaya tetap mengarahkan masyarakat melapor ke instansi terkait, seperti kepolisian atau Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Kami tidak bisa mengambil alih kewenangan lembaga lain, tetapi siap membantu berkoordinasi jika laporan masyarakat belum mendapatkan tindak lanjut,” pungkasnya.
Keberadaan hotline “Lapor Cak Eri” kini menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan publik di Surabaya. Lebih dari sekadar kanal pengaduan, layanan ini juga menjadi barometer efektivitas dan kecepatan birokrasi dalam menjawab kebutuhan warga. (frchn)
